Aktivis IGW : Profesional OPD dan Disiplin Pegawai Menjadi PR Serius Sekda Bondowoso

BONDOWOSO – Dilantiknya pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bondowoso Dr. Fathur Rozi pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 di Pendopo kabupaten Bondowoso oleh Bupati Abdul Hamid Wahid, mendapat apresiasi positif dari sejumlah kalangan aktivis dan pegiat anti korupsi di bumi Ki Ronggo.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso kembali mendapat sorotan tajam dari sejumlah aktivis setempat. Johan Birawa / Johan OB menegaskan bahwa OPD harus bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa harus menunggu instruksi langsung dari Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid.

Menurut Johan, OPD harus lebih aktif dan responsif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan publik seharusnya berjalan secara konsisten, bukan hanya bergerak setelah ada inspeksi mendadak (sidak) dari pimpinan daerah.

"Jangan menunggu sidak untuk mulai bekerja. OPD harus lebih proaktif dan memahami bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah kewajiban utama. Sekda difinitif yang baru saja di Lantik wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh, jangan sampai Visi Misi Bupati untuk menjadikan Bondowoso maju dan berkah ini tidak di dukung oleh perangkatnya, terutama para pejabat yang sedang bermasalah dengan hukum. Karena itu sangat berpotensi terhadap kinerja yang tidak profesional dan berpotensi praktek KKN Kemabli di lakukan" terang Johan OB di hadapan media. Jum'at (11/7/2025).

Kami berharap kepemimpinan Dr. Fathur Rozi sebagai sekda Bondowoso bisa cermat dan tegas dalam menentukan kebijakannya terutama kinerja OPD yang betul-betul harus di perhatikan. Prinsip utama yang dijalankan adalah menempatkan “the right man on the right place”. Sesuai dengan visi Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid.

Lambannya kinerja OPD bukan keluhan baru di tengah masyarakat Bondowoso. Mulai dari pelayanan administrasi yang berbelit hingga penanganan infrastruktur yang tak kunjung terealisasi, warga terus mengeluhkan ketidakefisienan birokrasi.

Johan juga menyoroti kurangnya disiplin pegawai, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak kantor pelayanan yang baru mulai beroperasi di siang hari akibat minimnya kedisiplinan pegawai.

"Kadang pelayanan di kantor kelurahan dan Desa baru berjalan siang hari karena pegawainya kurang disiplin. Ini harus menjadi perhatian serius agar masyarakat tidak dirugikan," tegasnya.

Dengan meningkatnya pengawasan dari masyarakat dan dorongan aktivis, diharapkan OPD di kabupaten Bondowoso bisa segera berbenah dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan cepat, tepat, serta tidak hanya bergantung pada teguran dari pimpinan daerah. (Ari - red)