Kontribusi dan Tantangan PAD Ijen Geopark Masih Jauh Dari Harapan

BONDOWOSO. KAMIS (20/11/2025) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas untuk meningkatkan PAD. Namun, realisasi PAD dari sektor wisata secara umum masih dinilai kecil dan tidak sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan untuk pengembangan infrastruktur, terutama sebelum penetapan UNESCO Global Geopark (UGG) yang awal menelan anggaran pengembangan Ijen Geopark pada tahun 2021 mencapai Rp 69,7 miliar rupiah.

Anggaran sebesar itu yang dialokasikan untuk pengembangan Ijen Geopark menuju status UNESCO Global Geopark (UGG). Meskipun anggaran besar tersebut telah ditetapkan, ada juga anggaran lain yang diperlukan, seperti untuk infrastruktur jalan, di mana Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengamankan dana dari APBN sebesar Rp 48 miliar untuk perbaikan jalan di kawasan tersebut, yang tidak membebani APBD. 

Pengelolaan Ijen Geopark melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memungkinkan adanya sistem bagi hasil yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD daerah. Biaya operasional dan pengembangan ditanggung bersama oleh APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Bondowoso.

Sumber PAD dari sektor pariwisata umumnya berasal dari pungutan pajak daerah (seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan) serta retribusi tempat rekreasi. Dengan demikian, kontribusi Ijen Geopark terhadap PAD lebih bersifat tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi di daerah sekitar, seperti penginapan, transportasi, dan kuliner. 

Secara ringkas, meskipun Ijen Geopark adalah daya tarik wisata utama, terdapat kompleksitas dalam struktur pengelolaan dan bagi hasil yang membuat data PAD spesifik sulit diakses, dan kontribusinya dinilai belum maksimal. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memfokuskan diri pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2025 dengan target mencapai Rp 280 miliar dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi sekitar Rp 323,91 miliar dalam Perubahan APBD 2025, sebagai respons terhadap pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internal Government Watch (IGW) Johan Bina Birawa / Johan OB, menyayangkan kondisi infrastruktur di beberapa tempat wisata di Bondowoso memang dinilai masih kurang optimal atau kurang layak. Permasalahan utama yang sering disorot adalah terkait akses jalan dan kondisi fasilitas di lokasi wisata bahkan bangunan dari anggaran APBD untuk UNESCO Global Geopark (UGG) sendiri sudah banyak tidak ter urus dan dibiarkan rusak yang sengaja di biarkan terbengkalai.

Johan OB mempertanyakan besaran anggaran Pemkab Bondowoso pada tahun 2021, dimana pemkab menganggarkan Rp 69,7 milliar untuk biaya pengembangan Ijen Geopark menuju UNESCO Global Geopark (UGG). Anggaran fantastis itu tidak terpusat di Dinas Pariwisata, melainkan akan disebar kepada sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengembangan.

Aliran dana besar bermuara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 26,7 miliar dan Dinas Perkim (Permukiman) Rp 21,4 miliar. Sementara Dinas Peristiwa sendiri kebagian Rp 9 miliar. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rp 6,9 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Rp 1,8 miliar.

Selanjutnya ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Rp 1,6 miliar lebih, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Rp 1,3 miliar lebih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rp 588 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB). Sementara Rp 161 juta, dan Dinas Pertanian Rp 50 juta. Anggaran sebesar itu yang menelan dana APBD Bondowoso saat ini hasilnya tidak memuaskan. Selain itu, multiplayer effect yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan. Sejak dulu PAD dari sektor wisata selalu kecil.

"Padahal Kecamatan Ijen itu mayoritas tanahnya hak kelola Perhutani dan PTPN serta BKSDA bukan milik warga atau Pemda Bondowoso. Yang banyak di untungkan pastinya bukan Pemkab Bondowoso secara keseluruhan, pasti akan ada sharing profit yang harus berbagi dengan Perhutani dan lainnya". katanya.

Johan OB mempertanyakan anggaran sebesar 69,7 Milyar tahun 2021 tersebut telah tepat sasaran untuk mendongkrak PAD Bondowoso? 

"Kedepannya pemkab Bondowoso perlu mengevaluasi lagi ketika harus menggelontorkan anggaran dari APBD terkait untung ruginya. Mending fokuskan pada kepentingan insfrastruktur penunjang perekonomian masyarakat dan pendidikan demi kemajuan". paparnya. (ARI-Red)