JASA KONSTRUKSI SITUBONDO "TURUN KELAS", TEMUAN BPK UNGKAP MILIARAN RUPIAH MELAYANG

SITUBONDO – Alih-alih membaik, tata kelola proyek konstruksi di Situbondo justru merosot. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI membongkar kelebihan pembayaran miliaran rupiah akibat volume kurang dan spesifikasi meleset.

Audit BPK menemukan sejumlah paket infrastruktur dibayar lebih. Penyebabnya: mutu beton tak sesuai standar, aspal lebih tipis dari kontrak, dan volume pekerjaan tak terpenuhi. Selisih antara dokumen dan realisasi di lapangan berujung kerugian negara.

Temuan ini bukan baru. LSM SITI JENAR sejak 2025 sudah mengungkap pola serupa di 20 titik proyek, dari kota hingga pelosok. Nilainya miliaran rupiah. Jalan yang harusnya tebal dibangun di bawah standar, material tak sesuai spesifikasi.

Lemahnya pengawasan Dinas PUPR dan konsultan pengawas jadi sorotan. “Ketika kontrol tidak optimal, celah penyimpangan makin besar,” kata sumber http://Sitijenarnews.com.

BPK memberi waktu 60 hari kepada kontraktor untuk kembalikan kelebihan bayar ke kas daerah. Sejumlah rekanan sudah dipanggil ke Dinas DPUPP Situbondo untuk tanda tangan berita acara pengembalian.

Aktivis antikorupsi Eko Febrianto alias Eko Siti Jenar menyebut ini bukti akar masalah tak pernah selesai. “Dulu berakhir penindakan KPK. Hari ini temuan besar lagi. Artinya sistem pengawasan tetap lemah,” tegasnya.

Menurut Eko, pergantian kepemimpinan harusnya jadi momentum reformasi sektor konstruksi yang rawan penyimpangan. “Faktanya stagnan, bahkan cenderung mundur.”

Ia mencontoh proyek Jl. PB Sudirman–Kandang depan RS Elizabeth Rp5,8 miliar yang diduga rugikan negara Rp1 miliar lebih. Proyek Jl. A. Yani–Kalbut depan Mie Gacoan Rp3,2 miliar juga terindikasi kerugian Rp750 juta. Temuan lain tersebar di Widoro Payung Besuki hingga Sumbermalang dan Arjasa.

Praktik “pinjam bendera” turut disorot. Eko menilai ini memperparah kualitas dan akuntabilitas proyek.

“Kalau lihat fakta hari ini, tidak berlebihan kalau saya bilang jasa konstruksi di Situbondo tidak naik kelas, tapi justru turun kelas. Ini realitas yang harus dihadapi bersama,” sentilnya.

Temuan BPK jadi alarm bagi Pemkab Situbondo. Pembenahan tak cukup di level teknis. Perencanaan, pengawasan, hingga akuntabilitas harus dirombak. Tanpa langkah konkret, pola lama bakal terus berulang.

Publik kini menunggu: temuan ini jadi titik balik, atau sekadar catatan panjang tanpa penyelesaian.(Cip)