.jpeg){kind=small}
Jelang Aksi di DPR/MPR, Polda Metro Amankan 65 Orang dan Puluhan Sajam
Ditemukan Juga Jeriken Bensin dan Ratusan Botol Diduga untuk Molotov
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang dalam rangka pencegahan potensi gangguan keamanan menjelang kegiatan penyampaian pendapat di kawasan DPR/MPR RI, Jakarta. Dari tangan mereka, polisi menyita puluhan senjata tajam dan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan pembuatan bom molotov.
Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Satya Haprabu Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (27/8/2026).
Barang Bukti Diamankan
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Iman Imanuddin merinci barang bukti yang diamankan.
"Antara lain 39 senjata tajam, 2 airsoft gun, 1 tabung gas airsoft gun, gotri, 3 stik golf, 7 jeriken berisi bensin, serta 201 botol kaca berikut sumbu," ujarnya.
Selain itu petugas juga mengamankan tas ransel, banner, pengeras suara, pilok, obat-obatan, dan telepon seluler.
Kombes Iman mengatakan, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak dalam rangkaian persiapan tersebut.
“Penyidik masih mendalami siapa saja yang memiliki peran dalam proses perekrutan, pembiayaan, penyediaan sarana, pengorganisasian massa, maupun pihak yang memberikan perintah atau arahan,” katanya.
Penyelidikan juga menyasar sumber pendanaan. Polisi menelusuri keterangan para pihak, komunikasi digital, transaksi keuangan, dan barang bukti lain untuk mendapatkan gambaran utuh.
Polisi Jaga Aspirasi Tetap Aman
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, kepolisian tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Kami tidak membatasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Yang kami cegah adalah potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan, memicu kekerasan, atau mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” ujar Kombes Budi.
Ia menambahkan, Polda Metro juga melakukan patroli di ruang digital untuk mengantisipasi provokasi, disinformasi, fitnah, maupun konten kebencian.
Hingga pukul 10.38 WIB, situasi Jakarta terpantau aman dan terkendali. Aktivitas lalu lintas, pendidikan, ibadah, dan perekonomian tetap berjalan normal.
“Demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pendapat, tetapi kekerasan tidak boleh mengambil ruang di dalamnya. Aspirasi harus tetap dapat disampaikan, sementara keselamatan masyarakat wajib kita jaga bersama,” pungkas Kombes Budi. ***
0Komentar