209 PEJABAT PEMKAB PROBOLINGGO DIROMBAK! GUS HARIS TEGASKAN MUTASI BUKAN HUKUMAN, DPRD SOROT KINERJA KEPALA OPD
XPOSENEWS.COM | PROBOLINGGO – Perombakan besar-besaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo resmi bergulir. Sebanyak 209 pejabat mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga kepala puskesmas dan kepala sekolah menjalani mutasi, rotasi, serta promosi jabatan, Jumat (20/11/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau yang akrab disapa Gus Haris. Prosesi berlangsung di Ruang Madakaripura, lantai V Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan.
Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, dari total 209 pejabat tersebut terdiri atas 12 pejabat eselon II, 51 pejabat eselon III, 36 pejabat eselon IV, 21 kepala puskesmas, dan 89 kepala sekolah.
Perombakan ini bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur birokrasi. Sejumlah jabatan strategis organisasi perangkat daerah (OPD) turut mengalami perubahan, termasuk promosi pejabat administrator untuk menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah.
Sejumlah Kepala Dinas Bergeser, Ada yang Mendapat Promosi
Beberapa perubahan jabatan strategis di antaranya Saniwar, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, kini dipercaya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
Heri Mulyadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), mendapatkan penugasan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Sementara itu, posisi Kepala Disporapar dipercayakan kepada Dian Cahyo Prabowo yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas tersebut.
Asrul Bustami juga mendapatkan promosi dari jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjadi kepala dinas.
Komposisi tersebut memperlihatkan adanya kombinasi rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama dan promosi pejabat dari jenjang administrator.
Gus Haris: Mutasi Bukan Bentuk Hukuman
Bupati Mohammad Haris menegaskan bahwa mutasi jabatan tidak selalu berkaitan dengan buruknya kinerja ataupun kesalahan pejabat yang bersangkutan.
Menurutnya, pergeseran jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
“Tidak semua pejabat yang hari ini digeser adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Tidak semua yang diganti juga karena melakukan kesalahan. Ini hal yang lumrah dalam organisasi,” demikian pernyataan Bupati Gus Haris.
Ia juga mencontohkan adanya pejabat yang mengajukan permohonan pergeseran jabatan karena pertimbangan kondisi kesehatan.
Penegasan tersebut menjadi penting agar mutasi tidak serta-merta dimaknai sebagai sanksi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana penataan birokrasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan.
DPRD Beri Catatan: Bupati Berlari, Kepala Dinas Masih Berjalan
Perombakan 209 pejabat ini juga tidak lepas dari sorotan legislatif.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, sebelumnya menyoroti kinerja sejumlah kepala dinas yang dinilai belum mampu mengikuti ritme kerja kepala daerah.
Bahkan, Oka menyampaikan kritik yang cukup tajam.
“Bupati berlari, tapi kepala dinas masih berjalan. Nah, ini tidak sinkron,” kata Oka.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi pejabat yang baru dilantik. Sebab, keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup hanya mengandalkan visi dan kecepatan kepala daerah, tetapi membutuhkan keselarasan seluruh pimpinan OPD dalam menjalankan program pembangunan.
Kepala dinas dituntut tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan mampu menghadirkan inovasi, mempercepat realisasi program, serta memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat.
209 Pejabat Dilantik, Publik Menunggu Pembuktian Kinerja
Sebelum pelantikan berlangsung, rencana perombakan birokrasi tersebut telah menjadi pembicaraan di kalangan legislatif.
Pada 18 November 2026, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, sempat menyampaikan informasi mengenai rencana rotasi lebih dari 100 ASN melalui komunikasi dengan Komisi I DPRD yang menjadi mitra kerja BKPSDM.
Pelaksanaan mutasi pada 20 November dengan jumlah mencapai 209 pejabat menunjukkan bahwa perombakan birokrasi tersebut berlangsung dalam skala besar.
Kini, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah pelantikan.
Sebanyak 21 kepala puskesmas dituntut meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sementara 89 kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan mutu pendidikan, kedisiplinan tenaga pendidik, serta kualitas pembelajaran.
Begitu pula para kepala OPD yang harus mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program kerja yang terukur dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Transparansi dan Kompetensi Jabatan Tetap Harus Menjadi Perhatian
Di tengah besarnya jumlah pejabat yang mengalami pergeseran, aspek profesionalitas dan tata kelola kepegawaian tetap perlu menjadi perhatian publik.
Penempatan pejabat idealnya didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik juga memiliki hak untuk mengawasi apakah proses rotasi dan promosi telah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal ini penting agar mutasi tidak hanya dipandang sebagai agenda penyegaran birokrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.
Pada akhirnya, keberhasilan perombakan 209 pejabat Pemkab Probolinggo tidak ditentukan oleh banyaknya pejabat yang bergeser maupun jabatan yang berubah.
Ukuran keberhasilannya adalah kinerja yang semakin baik, pelayanan publik yang semakin cepat, pembangunan yang semakin tepat sasaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Masyarakat kini menunggu pembuktian: apakah perombakan besar-besaran ini benar-benar mampu membuat birokrasi Pemkab Probolinggo berlari lebih cepat, atau sekadar mengganti nama dalam struktur jabatan?
(Irfan-red)
0Komentar