TfYpGSdiGSG6TUC6GSroTpOoGi==
Light Dark
AJL-BB MEMINTA PEMKAB BONDOWOSO BERIKAN KEPASTIAN NASIB 4.502 PPPK PARUH WAKTU, STATUS DAN KESEJAHTERAAN JADI SOROTAN

AJL-BB MEMINTA PEMKAB BONDOWOSO BERIKAN KEPASTIAN NASIB 4.502 PPPK PARUH WAKTU, STATUS DAN KESEJAHTERAAN JADI SOROTAN

×
AJL-BB MEMINTA PEMKAB BONDOWOSO BERIKAN KEPASTIAN NASIB 4.502 PPPK PARUH WAKTU, STATUS DAN KESEJAHTERAAN JADI SOROTAN
Jangan sampai pengabdian bertahun-tahun hanya berujung pada ketidakpastian status dan kesejahteraan.

XPOSENEWS.COM | BONDOWOSO – Nasib 4.502 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian Aliansi Jurnalis dan LSM Bondowoso Bersatu (AJL-BB).

Organisasi yang bergerak dalam fungsi kontrol sosial tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera memberikan kepastian terkait status kepegawaian, peningkatan penghasilan, serta keberlanjutan masa kerja ribuan PPPK Paruh Waktu.

AJL-BB menilai, perubahan status dari tenaga non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu seharusnya diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian hak dan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

Jangan sampai ribuan pegawai yang telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan justru masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan dan penghasilan mereka.

Pemerintah Pusat Telah Menyampaikan Kebijakan Penataan Status

Sebagaimana informasi yang berkembang pada 6 November 2026, pemerintah bersama DPR RI telah menyampaikan kesepakatan mengenai peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, serta profesi lainnya.

Kebijakan ini menjadi harapan bagi para PPPK Paruh Waktu yang selama ini menantikan peningkatan status dan kesejahteraan.

Namun, mekanisme pelaksanaan, persyaratan, tahapan, serta kepastian bagi masing-masing pegawai tetap membutuhkan penjelasan melalui ketentuan resmi pemerintah.

AJL-BB Minta Pemkab Segera Siapkan Langkah Konkret

Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tersebut, AJL-BB meminta Pemkab Bondowoso segera melakukan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait.

Persiapan administrasi, pendataan pegawai, kebutuhan anggaran, serta mekanisme penataan status harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

AJL-BB juga meminta agar tidak ada PPPK Paruh Waktu yang terabaikan dalam proses penataan tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan keterbukaan informasi kepada para pegawai mengenai mekanisme perubahan status, kepastian penghasilan, dan keberlanjutan kontrak kerja.

Kesejahteraan Jangan Diabaikan

Persoalan kesejahteraan menjadi salah satu perhatian penting. Sebab, sebelumnya muncul pemberitaan mengenai penghasilan sebagian PPPK Paruh Waktu di Bondowoso yang masih berkisar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Bahkan, sekitar 20 PPPK Paruh Waktu dilaporkan memilih mengundurkan diri.

Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam menyusun kebijakan pengelolaan kepegawaian dan kemampuan anggaran daerah.

Bagi AJL-BB, kesejahteraan PPPK bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap pengabdian masyarakat yang selama bertahun-tahun telah menjalankan tugas pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

AJL-BB: Pengabdian Harus Mendapat Kepastian

AJL-BB berharap Pemkab Bondowoso tidak hanya menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga mulai menyiapkan langkah-langkah konkret agar pelaksanaannya di daerah dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah pusat telah menyampaikan arah kebijakan penataan status PPPK Paruh Waktu. Kini, masyarakat Bondowoso menunggu kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi kepastian bagi para pegawai.

Jangan sampai pengabdian bertahun-tahun hanya berujung pada ketidakpastian status dan kesejahteraan.

Pengabdian harus dihargai. Hak pegawai harus diperhatikan. Kepastian masa depan PPPK Paruh Waktu harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

(Ari-Red)

0Komentar

SPONSOR