TfYpGSdiGSG6TUC6GSroTpOoGi==
Light Dark
JCW ADUKAN DUGAAN KKN REVITALISASI SEKOLAH JEMBER KE KEJARI, SPEK BAJA RINGAN 0,95 MM JADI SOROTAN

JCW ADUKAN DUGAAN KKN REVITALISASI SEKOLAH JEMBER KE KEJARI, SPEK BAJA RINGAN 0,95 MM JADI SOROTAN

×
JCW ADUKAN DUGAAN KKN REVITALISASI SEKOLAH JEMBER KE KEJARI, SPEK BAJA RINGAN 0,95 MM JADI SOROTAN
JCW berharap Kejaksaan Negeri Jember menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional dan objektif.

JEMBER – XPOSENEWS.COM -
Program revitalisasi sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Jember kini menjadi sorotan. Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur secara resmi melayangkan surat pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Jember terkait dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan program tersebut.

Melalui surat Nomor: 017/JCW/VIII/2026, perihal Pengaduan Dugaan Adanya KKN pada Program Revitalisasi Sekolah Dana APBN Tahun 2026 di Kabupaten Jember, JCW meminta Kejari Jember segera melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket) terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Pengaduan tersebut bukan tanpa alasan. JCW mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari dugaan intervensi dalam pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), penunjukan konsultan perencana dan pengawas, pemilihan aplikator, hingga dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material bangunan.

P2SP DIDUGA RENTAN INTERVENSI

Dalam laporan pengaduannya, JCW menyoroti proses pembentukan P2SP yang diduga tidak sepenuhnya berjalan independen.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah dugaan adanya intervensi berbagai pihak dalam penunjukan konsultan perencana maupun konsultan pengawas. Proses perekrutan yang disebut tidak melalui seleksi terbuka dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas.

Padahal, P2SP merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program revitalisasi dengan mekanisme swakelola.

Minimnya pengalaman teknis sebagian pengurus P2SP dalam pekerjaan konstruksi juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat pelaksanaan pekerjaan sangat bergantung pada konsultan maupun pihak teknis lainnya.

JCW juga menyoroti berkembangnya informasi mengenai dugaan pekerjaan yang dikontraktualkan secara terselubung kepada pihak tertentu, meskipun program tersebut menggunakan mekanisme swakelola.

PENUNJUKAN APLIKATOR JANGAN JADI LAHAN PERMAINAN

Persoalan berikutnya adalah penunjukan aplikator pekerjaan rangka atap baja ringan.

Dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Jember, pekerjaan pergantian rangka atap, plafon, dan genteng menjadi bagian yang banyak ditemukan di lapangan.

JCW mempertanyakan mekanisme pemilihan aplikator yang diduga berpotensi diintervensi oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut JCW, proses pemilihan aplikator semestinya dilakukan secara transparan, memberikan kesempatan yang proporsional kepada penyedia yang memenuhi persyaratan, serta mengutamakan kualitas dan tanggung jawab pekerjaan.

Sejumlah persyaratan teknis yang menjadi perhatian JCW antara lain:

1. Aplikator berbentuk badan usaha PT atau CV.
2. Memiliki tenaga teknis dengan sertifikat kompetensi yang sesuai.
3. Memiliki tenaga ahli yang memenuhi persyaratan teknis pekerjaan.
4. Memiliki surat dukungan pabrik untuk menjamin keaslian dan kualitas material.
5. Memberikan garansi atas pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Menyerahkan sertifikat produk serta perhitungan struktur rangka atap.

Persyaratan tersebut perlu dicermati berdasarkan ketentuan teknis dan dokumen pengadaan yang berlaku, sehingga pemilihan aplikator tidak sekadar berdasarkan kedekatan atau rekomendasi pihak tertentu.

SPEK CANAL C 1 MM, DIDUGA DIPASANG 0,95 MM

Yang paling menarik perhatian dalam pengaduan JCW adalah dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material rangka atap baja ringan.

JCW menyebut terdapat pekerjaan yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencantumkan spesifikasi baja ringan kanal C dengan ketebalan 1 mm. Namun, material yang diduga digunakan di lapangan memiliki ketebalan 0,95 mm.

Terdapat selisih ketebalan 0,05 mm dari spesifikasi yang disebutkan dalam RAB.

Meski terlihat kecil secara angka, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Spesifikasi material berkaitan dengan kualitas konstruksi, kekuatan struktur, keselamatan bangunan, serta kesesuaian penggunaan anggaran negara.

Apabila dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pengadaan, maka perlu ditelusuri apakah terjadi pengurangan spesifikasi, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai pekerjaan, serta apakah terdapat potensi kerugian keuangan negara.

Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat laporan administrasi. Diperlukan pemeriksaan fisik material, pengukuran ketebalan menggunakan alat yang terkalibrasi, pengecekan sertifikat produk, serta pencocokan dengan RAB dan dokumen teknis setiap sekolah.

KEJARI JEMBER DIMINTA JANGAN BERHENTI PADA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

JCW berharap Kejaksaan Negeri Jember menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional dan objektif.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari proses pembentukan P2SP, penunjukan konsultan, pemilihan aplikator, pengadaan material, hingga hasil akhir pekerjaan.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan, JCW berharap aparat penegak hukum mendalami siapa saja pihak yang memiliki kewenangan, siapa yang mengambil keputusan, serta apakah terdapat hubungan kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Program revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Pengaduan JCW merupakan bentuk kontrol sosial dan informasi awal yang harus diuji melalui proses klarifikasi serta pemeriksaan aparat penegak hukum. Dugaan yang disampaikan belum merupakan kesimpulan adanya tindak pidana.

Pihak Kejaksaan Negeri Jember, Dinas Pendidikan, P2SP, konsultan, maupun aplikator yang berkaitan dengan program tersebut perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi.

Publik kini menunggu: apakah pengaduan ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh, termasuk uji fisik material dan penelusuran aliran anggaran?

Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kualitas bangunan sekolah tidak boleh dikompromikan.

(ARI-RED)

0Komentar

SPONSOR