JCW SOROTI PENGADAAN BAJA RINGAN REVITALISASI SEKOLAH DI BONDOWOSO: SIAPA YANG MENJAMIN MUTU MATERIAL DAN KUALITAS PEMASANGANNYA?
Tidak Didukung Profil Perusahaan dan Bukti Kompetensi Pelaksana, Garansi Pabrik Berpotensi Menjadi Persoalan di Kemudian Hari
BONDOWOSO – XPOSENEWS.COM.
Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bondowoso kembali menjadi perhatian Jatim Corruption Watch (JCW). Kali ini, sorotan diarahkan pada penggunaan material baja ringan dan galvalum, khususnya menyangkut kesesuaian spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), legalitas penyedia material, kompetensi pihak yang melakukan pemasangan, serta kepastian jaminan mutu dari produsen atau pabrik.
JCW mempertanyakan apakah pengadaan dan pemasangan baja ringan pada sejumlah proyek revitalisasi sekolah di Bondowoso telah dilaksanakan sesuai standar teknis, ketentuan program, serta prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pembelian material bangunan. Baja ringan merupakan bagian penting dari konstruksi atap sekolah yang berhubungan langsung dengan kekuatan, keamanan, dan keselamatan bangunan yang digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.
P2SP Jangan Hanya Bertanggung Jawab pada Penyerapan Anggaran
JCW mempertanyakan peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam menentukan pihak penyedia material dan pelaksana pemasangan baja ringan.
Apakah P2SP telah melakukan pemeriksaan administrasi, penelusuran identitas penyedia, survei harga dan kualitas material, serta memastikan kemampuan teknis tenaga kerja yang dilibatkan?
Apakah terdapat dokumen pembanding harga, spesifikasi material, bukti pembelian, sertifikat produk, hingga surat jaminan mutu dari pabrik?
Lebih jauh, apabila pemasangan baja ringan diserahkan kepada pihak ketiga atau pemborong di luar tim pelaksana P2SP, perlu dijelaskan dasar penunjukan, bentuk kerja sama, ruang lingkup pekerjaan, serta kesesuaiannya dengan petunjuk teknis program revitalisasi.
JCW menilai seluruh tahapan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis. Jangan sampai pekerjaan pembangunan fasilitas pendidikan hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi mengabaikan standar mutu dan keselamatan konstruksi.
Aplikator Tidak Jelas, Garansi Pabrik Bisa Menjadi Persoalan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian JCW adalah dugaan penggunaan pihak ketiga sebagai pemborong pemasangan baja ringan yang belum didukung dokumen profil perusahaan, bukti kompetensi, maupun kejelasan hubungan kerja dengan produsen atau distributor resmi.
Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab apabila material yang dipasang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi RAB?
Apakah pabrik bersedia memberikan garansi atas material yang dipasang oleh pihak yang bukan aplikator resmi?
Apakah penyedia memiliki surat penunjukan distributor, bukti pembelian resmi, identitas produk, kode produksi, dan dokumen garansi yang dapat diverifikasi?
JCW mengingatkan bahwa surat garansi pabrik tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administrasi. Garansi harus memiliki objek yang jelas, identitas produk, spesifikasi teknis, jangka waktu perlindungan, serta mekanisme klaim apabila ditemukan cacat produksi atau ketidaksesuaian material.
Tidak adanya profil perusahaan dan bukti kompetensi pelaksana juga berpotensi menyulitkan penelusuran tanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi kerusakan konstruksi.
Namun demikian, penggunaan tenaga kerja atau pemborong pihak ketiga tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Hal tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan swakelola, petunjuk teknis revitalisasi, bentuk penugasan, serta dokumen pertanggungjawaban masing-masing kegiatan.
Spesifikasi RAB Harus Sama dengan Material yang Terpasang
JCW juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian spesifikasi baja ringan yang tercantum dalam RAB dengan material yang benar-benar digunakan di lapangan.
Pemeriksaan setidaknya meliputi:
1. Ketebalan dasar baja atau Base Metal Thickness (BMT).
2. Spesifikasi profil kanal C dan reng.
3. Ketebalan lapisan pelindung aluminium-seng.
4. Kesesuaian merek dan tipe material dengan dokumen pengadaan.
5. Kekuatan mekanis dan karakteristik material.
6. Bukti sertifikasi produk sesuai standar yang berlaku.
7. Bukti pembelian dan asal-usul material.
8. Surat garansi resmi produsen.
9. Kesesuaian metode pemasangan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
Jika ditemukan perbedaan antara spesifikasi yang dianggarkan dengan material yang terpasang, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab, tanggung jawab, dan dampaknya terhadap mutu pekerjaan.
Program Strategis Pemerintah Jangan Sampai Dikerjakan Asal-Asalan
Program Revitalisasi Sekolah merupakan program strategis pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian pekerjaan dan penyerapan dana.
JCW menilai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material, ketidakjelasan pihak pelaksana, dan lemahnya dokumen jaminan mutu merupakan persoalan serius yang perlu segera mendapatkan klarifikasi.
Apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan, baik dari aspek administrasi, teknis konstruksi, maupun penggunaan anggaran, maka harus dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan instansi terkait.
Jangan sampai fasilitas pendidikan yang dibangun menggunakan uang negara justru menyisakan persoalan mutu, keselamatan, dan pertanggungjawaban hukum.
JCW Minta Pemeriksaan dan Klarifikasi Terbuka
Atas persoalan tersebut, JCW meminta:
1. P2SP membuka dokumen perencanaan dan RAB pekerjaan baja ringan.
2. Menjelaskan mekanisme pemilihan penyedia material serta pihak pelaksana pemasangan.
3. Menunjukkan profil perusahaan atau identitas penyedia dan bukti kompetensi tenaga teknis sesuai kebutuhan pekerjaan.
4. Memperlihatkan sertifikat mutu produk dan surat garansi resmi dari produsen.
5. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap ketebalan dan spesifikasi baja ringan yang telah terpasang.
6. Memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan petunjuk teknis revitalisasi TA 2026.
7. Melibatkan tenaga ahli atau pemeriksa independen apabila diperlukan untuk menguji mutu konstruksi.
JCW juga meminta instansi pembina program dan aparat pengawasan terkait melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan, pengadaan material, dan hasil pekerjaan di lapangan.
Jangan Tunggu Bangunan Bermasalah Baru Dilakukan Pemeriksaan
JCW menegaskan bahwa pengawasan terhadap program revitalisasi sekolah bukan bentuk upaya menghambat pembangunan. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar uang negara benar-benar menghasilkan bangunan pendidikan yang aman, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan, seluruh pihak harus diberikan ruang klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan bukti.
Namun, jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Anggaran APBN bukan uang tanpa pertanggungjawaban. P2SP harus memastikan setiap material yang dibeli, setiap tenaga yang bekerja, dan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh : Jatim Corruption Watch (JCW) – Pengawasan, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik.
(Redaksi)
0Komentar