Dinas BSBK Menjadi "Terfavorit" Dalam Open Bidding Pemkab Bondowoso

BONDOWOSO - Selasa (2/12/2025). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengumumkan secara resmi pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding untuk 11 posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Eselon II pada Desember 2025. 

Tujuan seleksi calon pejabat ini untuk menjaring kandidat yang profesional dan kompeten sesuai dengan kemampuan dan akademik nya, Open Bidding dilakukan secara transparan bebas dari praktik kecurangan jabatan. 

Masa pendaftaran sampai pengumuman dan hasil seleksi telah disusun dengan jadwal yang ketat. Pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 15 Desember, diikuti dengan pemberkasan hingga 16 Desember. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 17 Desember.

Seluruh tahapan seleksi teknis, mulai dari pembuatan makalah hingga tes wawancara, dijadwalkan tuntas paling lambat 28 Desember.

Namun yang menjadi perhatian serius dari Open Bidding calon pejabat tinggi kepala OPD di Pemkab Bondowoso adalah Jabatan Kepala Dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) sering dianggap "terfavorit" atau "basah" di kalangan pejabat dan masyarakat umum karena mengelola anggaran proyek infrastruktur yang sangat besar, yang memberikan kewenangan dan pengaruh signifikan dalam pembangunan daerah. 

Pengelolaan Anggaran Besar Dinas BSBK bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur utama seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan bangunan publik. Proyek-proyek ini melibatkan alokasi dana yang besar dari APBD atau APBN.

Dengan mengelola proyek-proyek vital, Kepala Dinas BSBK memegang kendali atas banyak aspek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini memberikan visibilitas politik dan pengaruh yang besar.

Peluang Proyek dan Jasa Konstruksi serta Interaksi yang luas dengan pihak swasta (kontraktor, konsultan) dalam pelaksanaan proyek sering kali diasosiasikan dengan adanya potensi "bancakan" anggaran atau korupsi, sebagaimana diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa kasus penangkapan kepala dinas Pekerjaan Umum di berbagai daerah.

 

Karena faktor-faktor ini, posisi Kepala Dinas BSBK sering kali menjadi salah satu jabatan yang paling banyak dilamar saat diadakan seleksi terbuka (open bidding) di pemerintahan daerah. 

Namun, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi tetap menjadi risiko yang melekat pada jabatan ini, menjadikannya sorotan aparat penegak hukum. 

Selain BSBK. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan sangat mungkin menjadi incaran selanjutnya, karena beberapa alasan utama, terutama dalam konteks pemerintahan daerah dan manajemen kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan memegang peran sentral dalam mengelola kesehatan publik, yang berdampak langsung pada seluruh masyarakat. Keberhasilan program-program kesehatan (seperti penanganan pandemi, vaksinasi, dan peningkatan fasilitas kesehatan) sangat terlihat dan diapresiasi.

Anggaran Besar: Dinas Kesehatan sering kali mengelola anggaran yang signifikan, terutama selama krisis kesehatan atau untuk program-program pembangunan infrastruktur kesehatan, membuatnya menjadi posisi strategis secara finansial dan manajerial 

Popularitas ini juga dapat bervariasi tergantung pada dinamika politik dan prioritas pembangunan di suatu daerah atau provinsi tertentu.

1. Dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK)

2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora)

3. Dinas Kesehatan (Dinkes)

4. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)

6. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan)

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

10. Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia (BKPSDM)

11. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia.