TfYpGSdiGSG6TUC6GSroTpOoGi==
Light Dark
DOBRAK RAPAT BANMUS, EKO SITI JENAR SEMPROT DPRD SITUBONDO: KUNKER BOROS, RAKYAT DAPAT APA?

DOBRAK RAPAT BANMUS, EKO SITI JENAR SEMPROT DPRD SITUBONDO: KUNKER BOROS, RAKYAT DAPAT APA?

×
DOBRAK RAPAT BANMUS, EKO SITI JENAR SEMPROT DPRD SITUBONDO: KUNKER BOROS, RAKYAT DAPAT APA?
SITUBONDO – Ruang Rapat Banmus DPRD Situbondo mendadak panas, Kamis (30/4/2026) siang. Eko Febrianto alias Eko Siti Jenar nyelonong masuk, mendobrak forum, dan langsung menyemprot anggota dewan. 

Pukul 13.30 WIB, saat rapat internal Banmus berlangsung, Eko masuk tanpa prosedur. Rapat terhenti. Ketegangan pecah. “Kalau hanya untuk kegiatan tanpa hasil, lalu apa gunanya anggaran besar itu? Ini menyangkut tanggung jawab kepada rakyat,” sentil Eko di depan para legislator.

Sasaran utama: kunjungan kerja. Eko menyebut kunker DPRD terlalu sering, minim hasil, tapi sedot anggaran. Revisi aturan Badan Kehormatan pun disoal. “Untuk bahas hal internal saja harus keluar kota. Jelas tidak efisien dan tabrak semangat penghematan,” tegasnya.

Tak cukup di ruang rapat, Eko menyambangi Sekretariat DPRD dan menemui Sekwan Buchori. Pesannya keras: pengelolaan anggaran harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tabrak Inpres Efisiensi

Eko membawa “senjata” aturan. Ia mengutip Inpres No. 1 Tahun 2025 yang pangkas perjalanan dinas hingga 50%, SE Mendagri 800.1.5/3349/SJ per 31 Maret 2026, dan SE Bupati Situbondo pertengahan April 2026. “Aturan sudah jelas. Jangan cuma jadi formalitas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tiga fungsi DPRD dalam UU 23/2014: legislasi, anggaran, pengawasan. “Fungsi pengawasan harus diperkuat biar tak ada pemborosan.”

Dewan Turun Tangan

Situasi mereda setelah Ketua DPRD Mahbub Junaidi turun langsung menemui Eko. Ia didampingi Wakil Ketua H. Hambali, Abdoerahman, serta anggota H. Badro, Syaiful, Muzammil, dan Junaidi. Mahbub mengaku menghargai masukan publik dan mengapresiasi kepedulian Eko.

Aksi ini kembali menyorot desakan transparansi di DPRD Situbondo. Publik kini menunggu: evaluasi kunker, efisiensi anggaran, dan penguatan pengawasan. Bukan janji, tapi langkah nyata.

“Setiap kebijakan harus berpihak ke rakyat. Dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas,” tutup Eko.(Cip)

0Komentar

SPONSOR