Syahbandar Tanjungwangi Bungkam, PWFRN Bongkar Dugaan Pelanggaran dan Solar Ilegal

PWFRN SOROTI KINERJA SYAHBANDAR TANJUNGWANGI: TIDAK BERI JAWABAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN HUKUM

BANYUWANGI.XPOSENEWS.COM – Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PWFRN) DPC Banyuwangi menyoroti sikap Syahbandar Pelabuhan Tanjungwangi yang tidak memberikan tanggapan atas dugaan pelanggaran hukum di Dermaga APBN. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang dilakukan PWFRN tidak direspons, memperkuat kecurigaan publik terhadap aktivitas ilegal di pelabuhan tersebut.

"Dugaan ini serius, mulai dari pelanggaran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 139 Tahun 2023 hingga transaksi solar industri ilegal. 

"Kami mencoba menghubungi Syahbandar untuk klarifikasi, namun tidak ada jawaban," ujar Agus Samiaji, Ketua PWFRN DPC Banyuwangi Sabtu (4/01/ 2025).

Dermaga APBN Tanjungwangi diduga menjadi lokasi transaksi solar industri ilegal serta bongkar muat kapal ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini dianggap merugikan keuangan negara dan memberikan keuntungan hanya kepada pihak-pihak tertentu.

Diketahui, PWFRN DPC Banyuwangi menegaskan bahwa Dermaga APBN tidak termasuk dalam pelabuhan pangkalan yang memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada aktivitas di dermaga tersebut.

"Akses pelabuhan ini terlihat dikuasai oleh segelintir pihak yang tidak mematuhi aturan," tambah Agus.

Selain itu, PWFRN DPC Banyuwangi meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh. Penutupan Dermaga APBN dinilai sebagai langkah penting untuk menghentikan dugaan pelanggaran dan memastikan pengelolaan pelabuhan yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, PWFRN DPC Banyuwangi mengajak masyarakat untuk turut memantau kasus ini dan mendukung langkah hukum agar kepentingan negara tidak terus dirugikan.

"Kami akan terus memberikan informasi kepada masyarakat hingga ada kejelasan dan tindakan tegas dari pihak berwenang," tutup Agus.

PWFRN DPC Banyuwangi berkomitmen untuk mengawal isu ini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.