APBD Tanjungbalai 2025 Direvisi: Prioritaskan Pelayanan Publik di Tengah Tantangan Defisit Anggaran

TANJUNGBALAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (25/8/2025). Rapat ini menjadi sorotan karena adanya pemangkasan anggaran yang signifikan akibat defisit.

 

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, hadir untuk menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Wali Kota, menjelaskan alasan dan strategi pemerintah kota dalam menghadapi perubahan APBD ini. Dalam paparannya, Fadly menjelaskan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp.37.989.475.941, sehingga total pendapatan menjadi Rp.672.759.241.894.

 

"Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA), serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran," jelas Fadly.

 

Penurunan pendapatan ini berdampak pada pengurangan alokasi belanja di berbagai sektor. Belanja operasi berkurang sebesar Rp.28.357.675.564,81, sementara belanja modal juga mengalami penurunan sebesar Rp.17.440.432.305,21. Namun, ada peningkatan pada belanja tidak terduga sebesar Rp.4.257.428.512,93, yang menunjukkan adanya antisipasi terhadap kebutuhan mendesak yang mungkin timbul.

 

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk tetap memprioritaskan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur dasar. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Fadly dalam sambutannya.

 

"Mengenai efisiensi anggaran dari hasil perampingan perangkat daerah, Pemerintah Kota berkomitmen untuk mengalokasikannya kepada sektor-sektor prioritas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

 

Rapat paripurna ini juga diisi dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD. Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Hj. Artati, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penataan perangkat daerah. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Nuriana Silaban, memberikan apresiasi sekaligus masukan terkait isu rangkap jabatan dan tenaga honorer.

 

Fraksi-fraksi lainnya, seperti PKB, Garda Persatuan, dan Amanat NKRI, juga memberikan pandangan dan masukan konstruktif terkait efisiensi anggaran, penempatan aparatur yang tepat, serta solusi untuk tenaga administrasi dari dana BOS.

 

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Muhammad Fadly menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, saran, serta masukan yang telah diberikan. Ia juga memberikan jawaban atas berbagai isu yang diangkat, serta menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Rapat paripurna ini diakhiri dengan harapan agar Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai dapat segera dibahas dan disetujui, sehingga Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki payung hukum yang jelas dalam melaksanakan program-program pembangunan. (IG)