JEJAK BONDOWOSO COMMAND CENTER SEJAK 2022 HINGGA ERA BIOP: STATUS SISTEM, ASET, DAN ANGGARAN DIPERTANYAKAN

BONDOWOSO  – Keberadaan dan keberlanjutan Command Center Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian setelah pemerintah daerah mengembangkan Bondowoso Intelligent Operational Platform (BIOP) pada 2026. Perubahan arah digitalisasi pemerintahan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kesinambungan program, status sistem lama, pengelolaan aset, hingga transparansi anggaran yang telah direalisasikan sejak Command Center diluncurkan pada 2022.

Persoalan tersebut disikapi oleh; Jatim Corruption Watch (JCW) melalui Koordinator Wilayah Bondowoso, Ari Syamsul Arifin, yang dikenal dengan sapaan Gus Ari. JCW menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status dan keberlanjutan fasilitas digital yang dibangun menggunakan anggaran publik.

Penelusuran terhadap jejak digital pemerintah menunjukkan bahwa Command Center Bondowoso diresmikan pada 25 Oktober 2022. Saat itu, fasilitas tersebut diproyeksikan sebagai pusat integrasi informasi ant organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus sarana pendukung monitoring kinerja dan pengambilan keputusan pimpinan.

Pada perkembangannya, fungsi pengelolaan data pemerintah daerah masih terdokumentasi melalui publikasi Satu Data Bondowoso pada 2023 dan 2024. Bahkan, pada 2025, ruang Command Center masih digunakan untuk sejumlah kegiatan kedinasan, termasuk pembahasan data statistik sektoral dan konsolidasi kebutuhan bandwidth.

Namun, penggunaan ruangan untuk kegiatan pemerintahan belum otomatis membuktikan bahwa seluruh perangkat, aplikasi, jaringan, dan fungsi monitoring Command Center masih beroperasi secara optimal.

Pertanyaan semakin relevan setelah Pemerintah Kabupaten Bondowoso memublikasikan pengembangan BIOP pada 6 Agustus 2026. Platform tersebut dijelaskan sebagai dashboard internal untuk membantu monitoring dan pengambilan keputusan pimpinan melalui penguatan integrasi serta validasi data sektoral.

Kehadiran BIOP perlu ditempatkan dalam konteks kesinambungan transformasi digital pemerintah daerah. Apakah BIOP merupakan pengembangan lanjutan Command Center, pengganti sebagian fungsi sistem sebelumnya, atau platform berbeda yang berjalan berdampingan?

Hingga penelusuran dokumen publik yang menjadi dasar pemberitaan ini, belum diperoleh keterangan resmi yang secara tegas menjelaskan hubungan teknis dan kelembagaan antara Command Center lama dengan BIOP, termasuk status aplikasi, perangkat, serta aset pendukungnya.

Kondisi tersebut bukan berarti Command Center telah dinyatakan mangkrak atau dihentikan. Akan tetapi, kejelasan status dan pengelolaan sistem perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Selain status operasional, aspek anggaran menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai besaran anggaran yang benar-benar direalisasikan untuk pembangunan fasilitas, pengadaan perangkat, pengembangan aplikasi, penyediaan jaringan, serta biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun.

Dokumen perencanaan yang tersedia memuat indikasi kebutuhan anggaran terkait sarana-prasarana Command Center dan penyediaan Internet of Things (IoT), pelayanan data dan informasi, serta pemanfaatan Command Center untuk monitoring dan evaluasi.

Namun, nilai kebutuhan dalam dokumen perencanaan tidak dapat langsung disamakan dengan anggaran yang disahkan ataupun realisasi belanja. Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen RKA, DPA, laporan realisasi anggaran, kontrak pengadaan, dan berita acara serah terima menjadi penting untuk mengetahui nilai belanja yang sesungguhnya.

JCW menilai penjelasan berbasis dokumen diperlukan agar pembahasan persoalan ini tidak berhenti pada dugaan atau asumsi, melainkan bertumpu pada data yang dapat diuji.

Melalui Koordinator Wilayah Bondowoso, Ari Syamsul Arifin alias Gus Ari, JCW menyoroti sejumlah hal yang perlu mendapatkan jawaban resmi dari pemerintah daerah.

Pertama, apakah Command Center masih tercatat sebagai sistem aktif pada tahun anggaran 2026, dan siapa pejabat yang bertanggung jawab atas operasionalnya?

Kedua, bagaimana status perangkat keras, aplikasi, lisensi, jaringan, serta aset yang diperoleh untuk mendukung operasional Command Center sejak 2022?

Ketiga, apakah terdapat keputusan atau dokumen teknis mengenai migrasi, integrasi, penggantian, atau penghentian sebagian fungsi Command Center setelah BIOP dikembangkan?

Keempat, berapa total anggaran yang telah direalisasikan sejak pembangunan awal hingga 2026, termasuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem?

Kelima, bagaimana pemerintah mengukur manfaat Command Center dan BIOP terhadap efektivitas kerja OPD, kualitas pengambilan keputusan, serta peningkatan pelayanan publik?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta instansi terkait sesuai kewenangannya.

Command Center bukan hanya persoalan keberadaan ruangan dengan layar monitor dan perangkat teknologi. Lebih dari itu, fasilitas tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, kesinambungan sistem informasi, keamanan data, serta efektivitas penggunaan anggaran publik.

Jika terdapat perubahan sistem, pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan, mekanisme pengalihan fungsi, status aset, dan keberlanjutan layanan. Sebaliknya, apabila Command Center masih beroperasi, informasi mengenai fungsi, capaian, serta indikator kinerjanya juga patut disampaikan kepada publik.

Transparansi tersebut penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak sekadar menghasilkan fasilitas dan aplikasi baru, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang terukur.

JCW berharap Pemkab Bondowoso memberikan klarifikasi secara terbuka dan berbasis dokumen. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah Command Center dan BIOP berjalan sebagai sistem yang saling melengkapi, mengalami perubahan fungsi, atau memiliki pembagian tugas yang berbeda.

Hingga terdapat keterangan resmi dan dokumen pendukung yang memadai, status kesinambungan sistem, rincian realisasi anggaran, serta pengelolaan aset Command Center tetap menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.

(Penulis Redaksi)