Uang APBD Ratusan Juta Lenyap Terkuras, Proyek Jembatan Sukasari - Sindangkerta Mangkrak Ditinggal Kontraktor, Kabid PUPR Bungkam

INDRAMAYU, — Pembangunan jembatan penghubung Sukasari - Sindangkerta, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, kini menjadi simbol buruknya tata kelola proyek infrastruktur di daerah. Proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 tersebut dipastikan mangkrak dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak pelaksana. Jum'at (9/10/2026). 

Berdasarkan data papan informasi kegiatan, proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu ini menelan anggaran sebesar Rp397.559.000,00 dengan masa kerja 90 hari kalender. Proyek tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa CV TBS, sebuah badan usaha yang tercatat beralamat di Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.

Usut punya usut, terhentinya pekerjaan fisik di lapangan dipicu oleh persoalan finansial pelaksana. Sumber internal menyebutkan bahwa anggaran pelaksanaan proyek telah habis sebelum bangunan fisik jembatan rampung. Alih-alih menyelesaikan tanggung jawabnya, pihak CV TBS justru diduga memilih angkat kaki dan membiarkan konstruksi jembatan terbengkalai tanpa kejelasan.

Penelusuran lebih lanjut terhadap rekam jejak CV Tri Bajra Sena mengindikasikan lemahnya kualifikasi dan manajemen finansial perusahaan tersebut dalam mengelola proyek pemerintah. Penetapan kontraktor berskala lokal dari Desa Balongan ini pun memicu tanda tanya besar terkait proses evaluasi dan verifikasi dokumen kualifikasi saat lelang berlangsung.

Mangkraknya jembatan ini memicu gelombang keluhan dan kekecewaan keras dari warga Sukasari blok dongkal dan sekitarnya. Pembangunan jembatan yang tak kunjung selesai justru menutup akses jalan, membahayakan pengguna jalan, serta mengganggu mobilitas harian masyarakat.

"Kondisi ini sangat menyulitkan warga. Akses jalan jadi terganggu, ekonomi warga terhambat, dan bekas galiannya membahayakan kalau malam hari karena minim penerangan. Kami yang jadi korban kelalaian ini," ujar AS salah seorang warga setempat dengan nada kecewa.

PUPR Dinilai Lalai Pengawasan, Kabid Memilih Bungkam

Terbengkalainya jembatan penghubung dua desa ini menguatkan dugaan adanya kelalaian masif pada fungsi pengawasan di internal Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pengawas lapangan dinilai gagal mengontrol progres fisik dan arus kas pelaksana sejak awal kegiatan.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Bidang terkait di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wimbanu guna meminta klarifikasi atas pengawasan proyek dan kejelasan nasib dana APBD tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan memilih bungkam dan menolak memberikan keterangan resmi.

Secara regulasi, tindakan meninggalkan pekerjaan sebelum rampung serta indikasi penyalahgunaan anggaran dapat menyeret pihak kontraktor dan pejabat pembuat komitmen ke ranah hukum.

Praktisi Hukum Hasto Kristianto, S.H., menegaskan bahwa kondisi ini memenuhi unsur pelanggaran serius.

"Jika anggaran yang dicairkan tidak sesuai dengan prestasi volume pekerjaan di lapangan, maka telah terjadi potensi kerugian keuangan negara. Pihak kontraktor tidak hanya terancam sanksi pemutusan kontrak dan pembekuan izin (blacklisting), tetapi juga berpotensi dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aset CV Tri Bajra Sena dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di Dinas PUPR bisa diproses hukum jika terbukti ada pembiaran atau penyimpangan anggaran," tegasnya.

Masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Indramayu maupun Tipidkor Polres Indramayu, untuk segera turun ke lokasi memeriksa kondisi fisik serta mengaudit alokasi anggaran proyek Jembatan Dongkal tersebut. (sai)