Dikritik di Tengah Banjir, SAE Run Highway 2026 Dinilai Tak Peka, Aktivis Desak Pemerintah Mundur Jika Tak Mampu

PROBOLINGGO — Rencana penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang akan digelar pada Minggu, 8 Februari 2026, di ruas jalan tol dengan titik start dan finish Exit Tol Kraksaan, menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil. Kegiatan yang dipromosikan sebagai ajang olahraga dan promosi daerah tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat Kabupaten Probolinggo yang hingga kini masih terdampak bencana banjir dan kerusakan infrastruktur.

Pembina Koalisi Masyarakat SAE Patenang, Syarful Anam, menyampaikan bahwa kritik yang disuarakannya bukan didasarkan pada sikap anti kegiatan atau anti hiburan. Namun, ia menekankan pentingnya empati dan ketepatan prioritas kebijakan di tengah situasi darurat yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

Menurut Syarful, jika dilihat secara objektif, bencana banjir di Kabupaten Probolinggo memang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama curah hujan dengan intensitas tinggi. Meski demikian, ia menilai pembangunan infrastruktur nasional berupa jalan tol juga memberikan kontribusi dampak lingkungan yang tidak bisa diabaikan.

“Kalau kita bicara objektif, banjir memang dipengaruhi banyak faktor, salah satunya curah hujan. Tapi pembangunan jalan tol juga memberikan dampak lingkungan yang nyata dan bisa dilihat langsung di lapangan,” ujar Syarful, Sabtu (7/2/2026).

Ia mencontohkan beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Krejengan, yang menurutnya mengalami perubahan kondisi lingkungan pascapembangunan jalan tol. Selain itu, ia menyoroti kerusakan infrastruktur dasar milik pemerintah daerah yang hingga kini belum tertangani secara serius.

“Kerusakan jalan penghubung Semampir–Krejengan serta ruas jalan di kawasan Pabrik Gudang Garam Paiton menuju Kecamatan Kotaanyar adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Itu merupakan dampak dari pembangunan jalan tol,” katanya.

Syarful menilai hingga saat ini belum terlihat itikad yang sungguh-sungguh dari pihak pengembang jalan tol untuk mengembalikan kondisi infrastruktur yang rusak. Perbaikan yang dilakukan, menurutnya, masih bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Kalaupun ada perbaikan, itu hanya tambal sulam. Kondisi jalan dari Gudang Garam menuju Kotaanyar sampai hari ini masih sangat memprihatinkan,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, Syarful mengkritisi penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang digelar di atas jalan tol, sementara masyarakat masih berjuang menghadapi dampak bencana dan kerusakan infrastruktur yang berkepanjangan. Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan minimnya kepekaan sosial dari para pemangku kebijakan.

“Di saat masyarakat masih prihatin dan berjibaku dengan dampak bencana yang meluas, justru muncul kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti euforia sebagian pejabat daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Menurutnya, ingatan publik masih segar dengan berbagai peristiwa sebelumnya yang juga menuai kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap situasi kebencanaan.

“Kalau para pejabat punya energi dan ruang gerak lebih, seharusnya digunakan untuk fokus pada pemulihan pascabencana. Itu jauh lebih bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syarful menyindir penggunaan istilah “SAE” dalam kegiatan tersebut. Ia menilai, tanpa kepekaan sosial, makna yang diusung justru kehilangan substansi.

“Kalau tidak ada kepekaan, ini justru menjadi ‘tidak SAE’. Bahkan lebih tepat disebut ‘tak SAE run highway’,” katanya.

Tak hanya itu, Syarful juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah seharusnya difokuskan secara efektif untuk membenahi infrastruktur yang tertinggal dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah mendasar di Kabupaten Probolinggo, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan secara nasional.

“Bukan berarti masyarakat anti kegiatan atau hiburan. Lari, joget, atau event apa pun bukan masalah. Tapi harus seimbang dengan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dampak pembangunan jalan tol dan penderitaan masyarakat yang masih terdampak bencana,” jelasnya.

Dalam pernyataan penutupnya, Syarful menyampaikan kritik paling tegas terhadap para pemangku kebijakan dan pengelola anggaran daerah. Ia menilai jabatan publik merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan empati dan tanggung jawab.

“Kalau para pejabat tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap penderitaan masyarakat, lalu untuk apa jabatan itu dipertahankan?” ujarnya.

Ia bahkan mendesak agar pejabat yang tidak mampu membaca situasi dan gagal menjalankan amanah publik secara layak untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya.

“Kalau tidak becus dan tidak mampu bekerja dengan hati serta akal sehat, lebih baik mundur. Masih banyak orang lain yang siap dan mampu mengemban amanah rakyat,” tegas Syarful.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara SAE Run Highway 2026 maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip cover both sides dan Kode Etik Jurnalistik.

1. Warga Masih Dilanda Banjir, SAE Run di Jalan Tol Dinilai Tak Peka

🟠 Judul Kritis-Analitik (Gaya Media Nasional)

🟢 Judul Aman-Formal (Straight News Nasional)