Prabowo Perintahkan Panglima dan Kapolri Usut Tambang Ilegal, Aparat di Daerah Diduga Terlibat

JAKARTA - Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, 14 Agustus 2026.

  

Prabowo Perintahkan Panglima dan Kapolri Usut Tambang Ilegal, Aparat di Daerah Diduga Terlibat

Di Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo menyinggung dugaan keterlibatan aparat dalam tambang ilegal. Ia juga menyoroti birokrat yang menyalahgunakan jabatan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pengelolaan tambang ilegal di daerah. Perintah dari pimpinan kedua institusi itu diperlukan, karena Presiden menduga, penambangan ilegal hanya bisa terjadi jika ada perlindungan dari aparat keamanan di wilayah setempat.

Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2026 di Kompleks Parlemen. 

Di hadapan anggota MPR/DPR, DPD, para anggota kabinet, serta pimpinan partai politik yang ada di parlemen, Presiden menyampaikan pidato selama hampir dua jam yang mayoritas membahas soal berbagai pencapaian dari kinerja pemerintah selama 21 bulan terakhir.

Saudara-saudara,

Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Kapolri tidak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut! Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau tidak bisa tertibkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan.

Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia.

Karena itu, saya minta benar-benar, Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga! Iya, kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?

Dalam pidatonya pada Sidang Bersama di Kompleks Parlemen. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut ribuan tambang ilegal karena mustahil beroperasi tanpa sepengetahuan aparat. 

Aktivis lingkungan dan kehutanan GIPSI (Gerakan Independen Peduli Sumberdaya Alam Indonesia) melalui Sekretaris Jenderal Edi Siroto, menilai penertiban ini krusial karena keberadaan aktivitas tambang ilegal di daerah tidak lepas dari pembiaran oknum aparat itu sendiri, sehingga dalam penindakan hukum terhadap pelaku usaha tambang ilegal sangat sulit di berantas bahkan menjadi peliharaan secara tidak langsung untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

"Saya berharap kepada oknum Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa terkecuali yang merasa memiliki rasa tanggung jawab dan sumpah jabatan atas tanggung jawab bisa profesional dan menghargai institusinya, kalian di didik dan di sumpah untuk menjadi abdi negara menjalankan tugas negara, memberikan rasa keadilan dan pengayoman terhadap seluruh bangsa, jangan sampai bertindak keliru dan hanya bisa di manfaatkan oleh oknum-oknum yang bisa merusak wibawa korp institusi yang kalian sandang." harap Edi Siroto setelah menelaah pidato Bapak Presiden RI menjelang Kemerdekaan RI ke-81 tahun. 

"Saya yakin, Negara ini masih Ada. Kalau ada yang bilang Negara ini sudah tidak ada, mungkin dia termasuk Golongan 'Londo Ireng' yang tidak percaya terhadap Hukum dan Pemerintah Negeri ini siapapun itu." Tutupnya.

(ARI-RED)