KEPALA DINAS PTSP BONDOWOSO DISOROT LSM IGW

BONDOWOSO — Sikap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bondowoso menjadi sorotan setelah wartawan Media XposeNews.com bersama LSM Internal Government Watch (IGW) mendatangi kantor PTSP Bondowoso untuk kepentingan konfirmasi terkait perizinan sejumlah perusahaan provider jaringan internet yang beroperasi di wilayah Bondowoso.

Kedatangan wartawan dan LSM IGW tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi resmi dari instansi yang berwenang, menyusul adanya informasi dan sorotan sebelumnya mengenai dugaan sejumlah provider internet yang tetap beroperasi meski diduga belum mengantongi perizinan sesuai ketentuan.

Namun, menurut pihak IGW, upaya untuk bertemu dan melakukan konfirmasi dengan Kepala Dinas PTSP Bondowoso tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

IGW menyebut Kepala Dinas berada di ruang kantornya. Akan tetapi, yang bersangkutan disebut tidak bersedia menemui wartawan dan LSM yang datang untuk kepentingan konfirmasi.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan komunikasi pejabat publik terhadap masyarakat, khususnya ketika informasi yang diminta berkaitan dengan pelayanan publik dan perizinan usaha.

“Saya kalau tidak ada hal penting juga tidak mau menemui kepala dinas. Kecuali dia sedang dinas luar atau rapat dengan bupati, kami bisa maklumi. Tapi kalau dia ada di kantornya, habis menerima tamu, kemudian hanya menitip pesan kepada tamu yang keluar dari ruangannya kalau dirinya sibuk tidak bisa di ganggu, menurut saya itu tidak sopan,” ujar Johan. Rabu (7/10/2026).

Menurut Johan, sikap pejabat publik semestinya mencerminkan keterbukaan, terlebih ketika wartawan dan lembaga masyarakat datang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan meminta penjelasan mengenai persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Terus terang saya mempertanyakan integritasnya sebagai pimpinan OPD. Wartawan dan LSM datang untuk kepentingan informasi publik. Seharusnya bisa ditemui atau setidaknya diberikan penjelasan secara resmi,” tegasnya.

Sebelumnya, LSM IGW melalui pemberitaan di XposeNews.com menyoroti dugaan keberadaan sejumlah provider jaringan internet di Kabupaten Bondowoso yang disebut masih beroperasi meskipun diduga belum memiliki perizinan yang lengkap.

Bahkan, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya setoran kepada oknum tertentu agar aktivitas provider tetap berjalan.

Namun demikian, informasi mengenai dugaan setoran tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. XposeNews.com tidak menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat bukti dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi berwenang.

Justru karena adanya informasi tersebut, IGW dan wartawan mendatangi kantor PTSP untuk memperoleh penjelasan mengenai status perizinan, mekanisme pengawasan, serta langkah pemerintah daerah terhadap provider yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.

IGW menilai persoalan tersebut semestinya dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah melalui pejabat yang memiliki kewenangan.

Prinsip keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, keterbukaan informasi juga memiliki mekanisme serta pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, IGW meminta agar persoalan perizinan provider tidak berhenti pada komunikasi informal, melainkan dapat dijelaskan secara resmi kepada publik.

“Kalau memang seluruh provider sudah memenuhi persyaratan, jelaskan saja secara terbuka. Kalau ada yang belum memenuhi izin, juga harus dijelaskan bagaimana langkah pemerintah. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi yang simpang siur,” kata Johan.

IGW juga meminta agar Pemkab Bondowoso memastikan pengawasan terhadap seluruh penyedia jaringan internet dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih.

Hingga berita ini ditayangkan, XposeNews.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Dinas PTSP Bondowoso maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai alasan tidak ditemuinya wartawan dan LSM IGW serta status perizinan provider internet yang menjadi sorotan.

Publik tentu berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun prasangka terhadap integritas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso.

(ARI-RED)