PLT KABID TK-SD DISDIKBUD BONDOWOSO BANTAH PROYEK REVITALISASI DIBORONGKAN: “TIDAK ADA!”

BONDOWOSO – Polemik pelaksanaan program revitalisasi gedung Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Bondowoso terus bergulir. Setelah muncul pernyataan Kepala Sekolah (KS) TK Dharma Wanita terkait dugaan pekerjaan yang diborongkan kepada CV asal Surabaya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang TK-SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bondowoso, Nurul, akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus membantah informasi tersebut.

“Tidak ada, tidak ada diborongkan itu tidak ada,” tegas Nurul saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (15/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Sebelumnya, dalam klarifikasi kepada tim wartawan bersama LSM, kepala sekolah disebut mengakui pernah menyampaikan bahwa pekerjaan revitalisasi tersebut diborongkan. Namun, kepala sekolah kemudian menjelaskan bahwa pernyataan itu keluar karena merasa takut dan tertekan saat didatangi wartawan dan LSM, termasuk ketika mereka mendatangi rumah pribadinya.

“Mengaku jika pernyataan borongan itu karena terpaksa sebab merasa takut didatangi wartawan. Seorang LSM sampai datang ke rumah karena tidak ketemu di sekolah, seakan punya hutang, apalagi rumah bukan tempat berdinas,” demikian keterangan kepala sekolah sebagaimana disampaikan dalam proses klarifikasi.

Menanggapi dugaan tersebut, Nurul menyatakan bahwa pelaksanaan revitalisasi tidak diborongkan kepada kontraktor dari Surabaya. Ia beralasan kebutuhan material dan tenaga kerja dapat dipenuhi dari sekitar lokasi sekolah, sementara pekerjaan memiliki batas waktu penyelesaian.

“Secara logika kan harus masuk akal, masa diborongkan pemborongnya Surabaya. Kalau kurang apa-apa belanjanya kan di sekitar sini, tidak mungkin nunggu dari Surabaya. Waktunya harus selesai, ditarget 40 hari, paling lama 125 hari harus selesai,” jelasnya.

Nurul juga menerangkan bahwa program revitalisasi untuk jenjang PAUD/TK merupakan program bantuan fisik yang baru diterima pada periode ini, sedangkan bantuan serupa selama ini lebih banyak menyasar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“PAUD itu selama ini tidak pernah ada bantuan, yang paling banyak kan SD, SMP. Kalau PAUD ini kan baru saat ini adanya,” ujarnya.

Terkait pernyataan kepala sekolah mengenai dugaan pekerjaan borongan, Nurul mengaku telah melakukan tindak lanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah terkait, termasuk pihak yang disebut bernama Hasan dan Eko.

Ia menyayangkan apabila pernyataan tersebut disampaikan dalam kondisi ketakutan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kalau ketemu wartawan sudah belum ditanya apa-apa sudah takut, akhirnya ngomongnya sembarangan. Itu resikonya,” kata Nurul.

Nurul juga menyoroti cara konfirmasi yang dilakukan hingga ke rumah pribadi kepala sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat pihak sekolah merasa tertekan ketika memberikan keterangan.

Meski demikian, perbedaan keterangan antara pernyataan awal kepala sekolah dan bantahan pihak Disdikbud perlu disikapi secara objektif. Klarifikasi dari kedua pihak merupakan bagian dari proses memperoleh informasi, tetapi belum dengan sendirinya menjadi bukti final untuk menyimpulkan bagaimana pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Nurul menegaskan bahwa program revitalisasi mendapat pengawasan berjenjang, bukan hanya dari Disdikbud Bondowoso, tetapi juga dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jawa Timur serta dinas yang disebutnya sebagai pemberi dana.

“Bangunan juga sudah dibimbing, tidak cuma kita yang ngawasin, dari BPMP Provinsi, dari Dinas yang mendanai,” pungkasnya.

Ia turut membantah anggapan bahwa dirinya sengaja menghindari wartawan. Menurut Nurul, padatnya agenda kegiatan hingga ke wilayah Botolinggo serta adanya pendampingan dari BPMP menjadi alasan belum dapat bertemu langsung dengan wartawan.

Terlepas dari bantahan Disdikbud dan keterangan kepala sekolah yang menyebut dirinya merasa takut saat memberikan pernyataan sebelumnya, pelaksanaan revitalisasi sekolah tetap perlu dipastikan sesuai ketentuan program dan mekanisme swakelola yang berlaku.

Pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah penting agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan pernyataan. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup dokumen perencanaan, surat keputusan tim pelaksana, bukti pembelian material, pembayaran upah tenaga kerja, laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan, serta kesesuaian antara pihak yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang benar-benar dilakukan di lapangan.

Apabila terdapat penggunaan pihak ketiga, perlu ditelusuri bentuk keterlibatannya, ruang lingkup pekerjaan, dasar penunjukan, serta kesesuaiannya dengan pedoman program revitalisasi yang berlaku. Penggunaan jasa pemasok atau tenaga ahli tidak serta-merta membuktikan bahwa pekerjaan telah diborongkan; penilaiannya harus didasarkan pada dokumen dan praktik pelaksanaan yang sebenarnya.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan secara swakelola atau terdapat pola pelaksanaan lain yang tidak sesuai ketentuan.

Bagi masyarakat, transparansi bukan berarti langsung menuduh adanya pelanggaran. Sebaliknya, transparansi merupakan cara untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan setiap dugaan dapat dijawab berdasarkan fakta.

XposeNews.com akan terus membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait serta mengedepankan pemberitaan yang faktual, berimbang, dan profesional.

(Cip-Redaksi)