Diduga Ada Pemeliharaan Aitem Anggaran Fiktif di desa Sumber ketempa

JEMBER - Jum'at 04-10-2025. Diduga adanya penyimpangan anggaran kembali mencuat di Kabupaten Jember. Kali ini, sejumlah pihak menyoroti adanya pemeliharaan beberapa aitem anggaran yang diduga fiktif pada tahun 2024 di Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat kabupaten Jember.

Informasi yang beredar dari masyarakat desa Sumber Ketempa sendiri yang mewanti wanti untuk identitasnya dirahasiakan ke media menyebutkan, bahwa terdapat program dan kegiatan yang dicantumkan dalam laporan penggunaan anggaran desa, namun tidak terlaksana di lapangan. 

Bahkan, sebagian pihak menduga adanya dana yang sengaja tidak di kerjakan/ fiktif.yang sengaja dimunculkan untuk memperbesar anggaran Dana Desa (DD) yang di alokasi Anggaran tahun 2024 Rp 1.323.395.000

 Tahapan penyaluran

 Tahap 1.Rp 628.969.000

 Tahap 2.Rp 694.426.000

Diduga adanya anggaran yang di selewengkan/fiktif, seperti pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang, dan pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana yang kami soroti dengan beberapa hasil informasi masarakat dengan inisial mister (x), menurutnya ketika jalan dan irigasi yang sudah di bangun itu tidak pernah di rawat, kalau sudah rusak ya sudah di biarkan.

 

Walau dengan bahasa daerah ketika di mintai keterangan oleh media sangat tegas, apa lagi dengan jumlah yang sudah rinci nyata anggaranya.

ringkasan beberapa aitem pemeliharaan yang di duga tidak tersalurkan di desa sumber ketempa dengan jumlah nilai Rp 61.321.570,-

Dan bahkan Sejumlah warga sekitar mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan fisik maupun non-fisik sebagaimana tercatat dalam dokumen anggaran desa. Hal ini menimbulkan tanda tanya terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kepala desa sumber ketempa Ertin Budi Rahayu saat di datangi guna di konfirmasi terkait aduan temuan masyarakat, kepala desa sengaja menghindar tidak bisa di konfirmasi.

 Hinga saat ini Pemerintah Desa Sumber Ketempa maupun Kecamatan Kalisat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Sementara itu, pemerhati kebijakan publik mendorong aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelusuran lebih lanjut.

Jika terbukti benar, dugaan penyimpangan tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dana desa.

Luk.