LSM IGW Johan OB: Sayangkan Kejadian Konflik Lahan Dan Kerusuhan Polsek Sempol Ijen

BONDOWOSO – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internal Government Watch (IGW) Johan Bina Birawa / Johan OB mengatakan, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  selama ini tak serius dalam menangani konflik yang terjadi di wilayah Sempol kecamatan Ijen kabupaten Bondowoso.

Dia menilai, setiap kali ada persoalan atau aksi demo di kecamatan ijen, pemerintah cenderung serampangan dalam menanganinya, sehingga konflik tersebut tak tuntas sepenuhnya.

“Saya sudah masuk pada kesimpulan bahwa pemerintah memang tidak serius urus konflik ijen” ungkap Johan OB saat di konfirmasi media Xposenews.com, senin (17/11/2025).

Aktivis yang bergerak pecinta lingkungan hidup dan anti korupsi ini melihat konflik Ijen perlu di cari benang merahnya, kenapa harus ada konflik lahan antara warga dan Perusahaan plat merah PTPN XII di wilayah Blawan Ijen. 

Namun, saat itu pemerintah hanya menyelesaikannya separuh-saparuh. Karenanya dia pesimis konflik masyarakat dengan pihak PTPN XII Tidak akan ketemu penyelesaiannya karena masing-masing masih merasa berhak atas garapan lahan di lokasi yang saat ini di klaim sebagai pangkuan kerja PTPN XII atas Hak Guna Usaha (HGU) yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso. 

“Kenapa tidak serius? Karena setiap begini-begini terjadi. Tapi ditangani juga secara sporadis dan musyawarah musyawarah yang tidak ketemu penyelesaiannya. Begini sudah, ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi,” ucap Johan OB.

Dia menyebut, gejolak yang terjadi di Ijen tidak bisa dilihat secara terpisah. Artinya, kata dia, masalah yang terjadi di Blawan kecamatan Ijen  tidak dipicu oleh satu kejadian saja, namun tumpukan dari berbagai macam masalah serupa yang tak pernah beres diselesaikan, termasuk ada indikasi dugaan yang tak sesuai prosedur yang melibatkan kejahatan koorporasi melibatkan pihak kapitalisme disana.

“Yang sekarang lagi bergejolak, kita tidak bisa melihat terpisah-pisah. Ini satu gerakan yang saya kira harus ditelusuri kenapa masyarakat cenderung melawan dan merasa tak memiliki rasa keadilan” kata Johan OB.

Lebih lanjut, Johan OB menyarankan agar pemerintah daerah bersama Aparat Penegak Hukum (APH) harus bisa mengusut asal mula masalahnya, bukan hanya meredam kerusuhan yang sudah terjadi. Pasalnya, dia mencurigai ada kesalahan proses saat permohonan (Konversi) Hak Guna Usaha dari pihak PTPN XII atas lahan di kawasan Balawan Ijen yang harus di luruskan, apakah sudah sesuai dengan aturan permohonannya.

“Kalau hanya konsolidasi yang di bangun tanpa ada penegakan hukum yang tegas bagi pelaku atas kejahatan yang selama terbangun secara sistematis dan masif maka persoalan konflik Ijen tetap terus berlanjut. "Tak mungkin ada asap tanpa ada sumber api". Masa ada konflik tanpa ada masalah terkait yang di sengketakan. Jadi jangan kita sibuk untuk mengurus permukaan asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus,” papar Johan OB.

Terkait dengan siapa dalang di balik kerusuhan baik yang terjadi di Blawan maupun di kantor Polsek sempol, Johan OB menyerahkan hal tersebut sepenuhnya untuk diusut pihak kepolisian.

Sementara itu dikabarkan, kerusuhan di kantor Polsek Sempol Senin pagi (17/11/2025) sudah mulai kondusif masyarakat telah beraktivitas seperti biasanya.

“Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan melakukan penggalian informasi terkait dan penelusuran melengkapi data, adanya dugaan  kejahatan yang di lakukan sistematis dilakukan oleh dua lembaga, baik lembaga perusahaan BUMN dan lembaga pemerintah ATR-BPN terkait Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Ijen, sudah kami dalami bersama tim Gerakan Independen Peduli Sumber Daya Alam Indonesia (GIPSI) dimana titik kesalahannya? Apakah prosedur permohonan sudah dilakukan secara benar atau hanya selesai secara instan" tegasnya. (ARI-RED)