Bapenda Bondowoso Akan Sisir Restoran dan Hotel, Tegaskan Tak Ada Pergeseran Anggaran.

BONDOWOSO – Badan Pendapatan Daerah Bondowoso gencar menyisir restoran dan hotel untuk memastikan kepatuhan pembayaran  daerah. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kunjungan masyarakat ke tempat usaha tersebut.

“Kepala Bapenda Bondowoso Slamet Yantoko, S.Sos., MM.  mengatakan, untuk peningkatan PAD Bondowoso, kami akan menyisir restoran-restoran karena restoran itu penuh pembeli. Kita kan makan di sana, jadi apakah pajaknya sudah dibayarkan mengingat 10 persen dari makan itu harusnya disetor ke Bapenda. Hotel kan ada pajak makan minum dan huniannya penuh, jadi apakah pajaknya juga sudah dibayar. Kini pihak kami sedang upaya,” ujarnya.

Di sisi lain, isu pergeseran anggaran di tingkat kecamatan sempat menjadi kekhawatiran sejumlah Camat. Mereka khawatir jika terjadi pergeseran, sejumlah kebutuhan penting di kecamatan akan terdampak.

Kepala Bapenda Slamet menjelaskan, pergeseran anggaran terjadi ketika ada perubahan APBD melalui mekanisme regulasi pada Perubahan APBD. Saat ini, pihaknya menegaskan tidak ada pergeseran anggaran.

“Kabar tentang pergeseran itu tidak benar. Bukan penggeseran anggaran, tetapi mengalihkan cara bagaimana masyarakat membayar PBB dengan cara efisien, yaitu cukup dengan foto barcode yang ada di kartu PBB,” kata Slamet di ruang kerjanya.

Menurutnya, efisiensi diterapkan di seluruh kecamatan dan OPD. Masyarakat cukup memindai barcode pada lembaran PBB, lalu membayar melalui aplikasi Giff sehingga proses lebih mudah dan cepat. Untuk pelaporan, tidak perlu fotokopi, cukup soft copy karena sistem kini berbasis aplikasi.

Slamet menambahkan, pembahasan peningkatan PAD juga membuka peluang pemberian insentif bagi petugas pemungut pajak. Namun hal itu masih dalam tahap pembahasan.

Camat Bondowoso Suhaji mengaku belum mengetahui kabar pergeseran anggaran. Ia berharap jika terjadi, item penting tidak ikut terdampak.

“Sementara kabar tentang pergeseran anggaran saya belum mengetahuinya. Namun, saya hanya akan memohon jika terjadi, untuk tidak menggeser item yang penting salah satunya anggaran untuk BBM kendaraan dinas,” ujarnya.

Suhaji menyebut, kendala di lapangan juga dipengaruhi faktor fiskal dan geografis. “Seperti wilayah Kecamatan Cermee jarak antar desa cukup jauh, apalagi Kecamatan Botolinggo, selain jarak lumayan jauh juga medannya cukup sulit,” katanya.

Keterbatasan anggaran membuat sejumlah Camat harus berhemat. Camat Cermee menyebut anggaran BBM mobil dinas hanya sekitar Rp.4 juta setahun, sehingga terpaksa merogoh uang pribadi. Fenomena serupa terjadi di Kecamatan Klabang.

“Saya sengaja naik motor agar irit BBM, tapi alasan apa pun kami harus menjalankan tugas pimpinan,” ujar Camat Klabang Denny Indra Pratama.

Meski demikian, para Camat tetap berupaya keras memenuhi target PBB demi peningkatan PAD. Camat Pujer Fikri menggandeng sekolah, kelompok tani, dan lembaga lain untuk mengedukasi wali murid dan petani agar membayar pajak. Upaya ini bahkan dilakukan dengan dana pribadi karena keterbatasan anggaran.

Dari kacamata media, para Camat layak disebut sebagai pejuang PBB. Di tengah keterbatasan, mereka tetap menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk mendorong peningkatan PAD Bondowoso.

Bapenda berharap sistem pembayaran PBB berbasis barcode dapat mempermudah masyarakat sekaligus mempercepat realisasi pendapatan daerah.(Cip)