Bapenda Bondowoso Genjot PAD, Sasar Pajak Hotel, Rumah Makan, dan Sewa Lahan Pemda

Bapenda Bondowoso Genjot PAD, Sasar Pajak Hotel, Rumah Makan, dan Sewa Lahan Pemda

BONDOWOSO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokusnya diarahkan pada efektivitas pembayaran pajak serta penertiban sektor usaha dan pemanfaatan aset pemerintah.

Kepala Bapenda Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan pihaknya akan menyisir rumah makan terkait pajak makanan dan minuman, termasuk hotel dan penginapan. Selain itu, bangunan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah juga akan ditagih sewa.

"Kami akan menyisir rumah makan terkait pajak makan minum termasuk hotel atau penginapan. Untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah harus membayar sewa. Hal yang tak kalah penting yaitu PBB untuk wajib pajak di pedesaan," ujar Slamet Yantoko via telepon seluler.

Menurutnya, langkah tersebut diyakini dapat mendongkrak PAD. Bapenda juga tengah membahas insentif bagi camat yang berhasil memenuhi target pemenuhan pajak di wilayahnya.

"Dengan cara ini maka kami yakin Pendapatan Asli Daerah atau PAD kita akan meningkat. Kami juga sedang membahas reward yang akan diberikan kepada camat yang berhasil dalam pemenuhan pajak," terangnya.

Camat Jadi Garda Depan Pemenuhan PBB

Di lapangan, sejumlah camat menjadi garda depan dalam upaya pemenuhan PBB. Di tengah keterbatasan anggaran kecamatan, mereka rela menggunakan motor pribadi untuk turun ke desa, sekolah, kelompok tani, dan lembaga lain guna mengedukasi masyarakat membayar pajak.

Slamet Yantoko menyebut peran camat patut diapresiasi meski kondisi anggaran minim.

"Pihak kami menyadari bahwa meski dengan minimnya anggaran kecamatan, camat tetap bekerja keras memperjuangkan pemenuhan PBB. Kami yakin dengan upaya penyadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak, dipastikan PBB akan terpenuhi meskipun tidak 100%. Namun diakui atau tidak, peran camat wajib dihargai," ucapnya.

Meski kerap mengeluarkan uang pribadi saat turun ke desa, para camat dianggap sebagai "pejuang PBB" karena konsistensinya menjaga peningkatan PAD di tengah efisiensi anggaran.(Cip)